RABU, 16 JUNI 2021

PEMBAHASAN RAPERDA FINALISASI, JUDUL BERUBAH MENJADI RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN, PENATAAN DAN PEMB

MEDIABANYUWANGI.COM- Banyuwangi  - Pembahasan Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat di Banyuwangi oleh Panitia khusus (Pansus) DPRD  finalisasi.


Setelah melalui tahapan harmonisasi, judul Raperda berubah menjadi Raperda tentang pengembangan, penataan dan pembinaan pasar rakyat.

“ Pembahasan Raperda pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat sudah finalisasi, ada perubahan judul menjadi Raperda tentang pengembangan, penataan dan pembinaan pasar rakyat , “ ucap Ketua Pansus raperda pasar rakyat, A.Taufik saat diokonfirmasi Awak Media, Rabu (28/04/20210.) 

Dijelaskan oleh Taufik, pengaturan mengenai pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat, tidak lain untuk memberikan keadilan pada semua pihak dengan tetap menyadari pentingnya memajukan iklim investasi di Kabupaten Banyuwangi.

“ Pasar rakyat secara tradisional merupakan media masyarakat dalam perdagangan sekaligus sebagai media bagi pelaku Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMKM) untuk bertahan dan berkembang, “ ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa asal kecamatan Wongsorejo ini.

Selanjutnya tujuan dari Raperda ini, diantaranya untuk menumbuhkan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan pasar rakyat. Mewujudkan kebijakan public yang transparan,akuntabel dan berkeadilan, Dan mengembangkan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Kabupaten Banyuwangi serta yang lainnya.

“ Pasar rakyat dapat ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, BUMN, BUMD,Koperasi serta swasta , “ jelas taufik.

Untuk pendirian pasar rakyat wajib memenuhi ketentuan, diantaranya memperhitungkan kondisi social ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat yang telah ada, pusat perbelanjaan dan took salayan serta usaha kecil termasuk koperasi yang ada di wilayahnya.

Menyediakan area parker paling sedikit seluas kebutuhan parkir satu buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 meter persegi luas lantai penjualan di pasar rakyat. Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar rakyat yang berkonsep Green City, bersih,sehat,aman,tertib dan ruang public yang nyaman pula, serta fasilitas lainnya seperti kantor, pos keamanan, tempat penampungan sampah dan lainnya.

“ Pendirian pasar rakyat juga wajib berpedoman pada RTRW dan RDTRW Kabupaten Banyuwangi , “ jelasnya.

Sedangkan untuk kewajiban pengelolan pasar rakyat, diantaranya mentaati ketentuan perijinan di daerah. Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen, menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha, memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha dan lainnya.
Dan larangannya, setiap pengelola pasar rakyat, pelaku usaha, pedagang, Badan Usaha dan Perseorangan yang terkait dengan pasar rakyat tidak boleh melakukan praktek monopoli dalam menjalankan usahanya.
Menimbun dan menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat. Termasuk menimbun barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan. Menjulan barang kadaluarsa atau tidak layak konsumsi dan lainnya. 

“ Setiap orang yang melanggar ketentuan ini, tentu ada sanksi dan ketentuan pidananya , “ jelas anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi ini.
Raperda tentang pasar rakyat, merupakan raperda sisa pembahasan Propemperda tahun 2020 yang telah tuntas pembahasannya, dan selanjutnya masuk tahap fasilitasi ke Biro Hukum Pemerintah Propinsi Jawa Timur.(adi) 



Sebarkan :

Ikuti diskusi dan kirim pendapat anda melalui form di bawah ini.



RABU, 16 JUNI 2021