SELASA, 28 SEPTEMBER 2021

BAPEMPERDA DPRD Banyuwangi Desak Eksekutif Lakukan Harmonisasi Raperda Yang di Usulkan

MEDIABANYUWANGI.COM-Banyuwangi - Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Banyuwangi mendesak eksekutif untuk segera melakukan tahapan harmonisasi terhadap Rancangan peraturan daerah (Raperda) yang di usulkan dalam Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2021.

Hal ini penting dilakukan agar tidak menimbulkan stigma negative dari publik terhadap kinerja legislasi DPRD Banyuwangi sehingga masyarakat tidak lagi menilai dewan menghambat pembahasan atau mengulur-nulur waktu pembahasan produk hokum daerah .

Ketua Bapemperda DPRD, Sofiandi Susiadi menyampaikan, pembahasan raperda saat ini tahapannya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 15 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sebelum pembahasan rancangan peraturan daerah masuk ke tahap finalisasi atau idealnya sebelum dilakukan pembahasan,  wajib dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum HAM Propinsi Jawa Timur.

“ Sebelumnya, pembahasan Raperda cukup melalui tahapan fasilitasi ke Biro Hukum Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Sekarang sesui ketentuan regulasi yang baru pembahasan raperda wajib hukumnya melakukan tahapan harmonisasi ke Kanwil Kemenkum HAM Jatim , “ ucap Sofiandi Susiadi saat dikonfirmasi Awak Media, Rabu (05/05/2021) di Ruang kerjanya DPRD Banyuwangi.

Seluruh drafting raperda yang telah memiliki Naskah Akademik dan sudah dirumuskan baik secara teoritis maupun empiris, nantinya akan diharmonisasi oleh ahli-ahli perancang perundang-undangan Kanwil Kemenkum HAM.

“ dalam tahapan harmonisasi ada dua hal yang akan dicermati, pertama soal substansi materi dan kedua soal tata kalimat penyusunan atau redaksinya , “ ucap Sofiandi.

Dua hal tersebut penting sekali dilakukan pencermatan saat tahapan harmonisasi.

Pertama soal substansi raperda karena dalam rangka mewujudkan system perundangan nasional menjadi satu kesatuan yang utuh.

“ Jangan sampai perda itu bertentangan dengan Undang-Undang diatasnya, tidak diskriminasi dan multi tafsir serta tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, jadi dinamikanya benar-benar luar biasa, substansi materi yang menyimpang dikoreksi dan dievaluasi , “ pungkasnya.(Adi) 



Sebarkan :

Ikuti diskusi dan kirim pendapat anda melalui form di bawah ini.



SELASA, 28 SEPTEMBER 2021