SELASA, 28 SEPTEMBER 2021

Hendak Lanjutkan Pengukuran Tanah, Perwakilan Warga Pakel Datangi Mapolres Banyuwangi

MEDIABANYUWANGI. COM– Banyuwangi-Seakan tak pernah surut semangat untuk memperjuangkan tanah leluhur mereka, perwakilan warga Desa Pakel, Kecamatan Licin, Banyuwangi, mendatangi Mapolres setempat, Selasa (9/4/2019). Mereka meminta Kepolisian untuk mencabut surat penghentian pengukuran.

 

Sebelumnya, tepatnya pada Rabu, 11 Juli 2018, warga Desa Pakel, memulai proses pengukuran tanah secara manual di area perkebunan PT Bumi Sari. Pengukuran diatas tanah perusahaan perkebunan milik Djohan Soegondo, tersebut dilakukan sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, Nomor 188/402/KEP/429.011/2015, tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.

 

Tindakan tersebut dilakukan merujuk SK tertanggal 5 Agustus 2015 menyatakan mengenai batas wilayah Desa Pakel. Serta surat resmi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi, Nomor 280/600.1.35.10/II/2018, tertanggal 14 Februari 2018, yang menjelaskan bahwa tanah Desa Pakel tidak pernah disewakan oleh negara.

 

Namun pada Sabtu, 14 Juli 2018, pihak Polres Banyuwangi, meminta warga untuk menghentikan proses pengukuran manual.

 

“Kita menilai yang dilakukan Kepolisian, dengan mengeluarkan surat penghentian pengukuran, tidak memiliki landasan hukum,” ucap H Abdillah Rafsanjani, Ketua Forum Suara Blambangan (Forsuba), selaku pendamping warga Desa Pakel.

 

Bersama perwakilan masyarakat Desa Pakel, dia menjelaskan kepada jajaran Satintelkam dan Satreskrim Polres Banyuwangi, bahwa proses pengukuran, pelacakan, penyiapan patok dan dokumen penegasan batas desa adalah kewenangan Pemerintah Desa. Sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbub) Banyuwangi, Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

 

“Dalam surat berita acara penghentian pengukuran, dianggap yang berhak melakukan pengukuran batas desa adalah Topdam, namun kini telah dijawab dalam Perbub Nomor 47 Tahun 2018. Pasal 6 huruf j menegaskan bahwa pengukuran, pelacakan, penyiapan patok dan dokumen penegasan batas desa, adalah kewenangan Pemerintah Desa Pakel,” jelas Abdillah.

 

Salah satu tokoh warga Desa Pakel, Mu’arif menambahkan, pada forum tertutup tersebut pihaknya juga menyerahkan sejumlah berkas sebagai bahan kajian jajaran Kepolisian. Diantaranya, salinan Perbub Banyuwangi, Nomor 47 tahun 2018, Perdes (Peraturan Desa) Pakel, Nomor 1 Tahun 2019 dan surat penghentian pengukuran tanggal 14 Juli 2018.

 

“Juga ikut kita serahkan berkas surat Kepala Desa Pakel, yang meminta Bupati Banyuwangi, untuk menghadirkan Topdam,” katanya.

 

Sementara itu, Ketua Pemuda Peduli Tanah Kelahiran Desa Pakel, Musaneb, menyebut bahwa surat penghentian pengukuran atas permintaan Kepolisian tersebut berimbas munculnya gerakan kelompok warga. Mereka nekad melakukan penanaman dilahan yang dikelola perkebunan. Yang ujungnya, harus menjalani pemeriksaan Kepolisian.

 

“Dengan silaturahmi ini, kami meminta Polres Banyuwangi, bisa segera menganulir surat penghentian pengukuran, maksimal dalam waktu sepuluh hari kedepan, sesuai Undang-Undang Administrasi Negara,” ungkapnya.

 

Kepada awak media, Kasat Reskrim, AKP Panji Pratistha Wijaya, selaku salah satu perwakilan Polres Banyuwangi mengatakan, kedatangan warga Desa Pakel ke Mapolres hanyalah silaturahmi. Adapun agenda lainnya, untuk menyerahkan berkas alat bukti.

 

"Tadi kita pelajari, Perbup dan Rancangan Peraturan Desa,” kata Panji.

 

Namun terkait penundaan pengukurun, lanjut Panji, dia mengaku kurang memahami. Itu wajar saja, karena surat penghentian pengukuran tersebut memang bukan dilakukan oleh jajaran Satreskrim. Melainkan Satintelkam Polres Banyuwangi.

 

Seperti diberitakan sebelumnya, gerakan masyarakat Desa Pakel, Kecamatan Licin, Banyuwangi, bermula dari ditemukannya bukti lama. Berupa Surat Izin Membuka Lahan tertanggal 11 Januari 1929, yang ditanda tangani oleh Bupati Banyuwangi, Achmad Noto Hadi Soerjo. Dalam dokumen berbahasa Belanda tersebut, leluhur warga Desa Pakel, atas nama Doelgani, Karso dan Senen, diberi kewenangan membuka lahan seluas 4000 Bau.

 

Namun entah bagaimana, seribu hektar lebih lahan yang masuk wilayah administrasi Desa Pakel, bisa dikelola perusahaan perkebunan PT Bumi Sari. Padahal sesuai Surat BPN Banyuwangi, Nomor 280/600.1.35.10/II/2018, tertanggal 14 Februari 2018, ditegaskan bahwa tanah Desa Pakel tidak pernah disewakan.

 

Dan Sertifikat HGU PT Bumi Sari, yang berlaku sampai 31 Desember 2034, terpecah dalam 2 Sertifikat. Yakni Sertifikat HGU Nomor 1 Desa Kluncing, Kecamatan Licin, seluas 1.902.600 meter persegi. Dan Sertifikat HGU No 8 Desa Bayu, Kecamatan Songgon, seluas 11.898.100 meter persegi. Atau dengan luasan total 1.189,81 hektar.

 

Sebelumnya, dua karyawan perusahaan perkebunan PT Bumi Sari, Amal Firmansyah, Pengawas Afdeling Gunung Wongso dan Karsidi, Pengawas Afdeling Taman Glugo, juga membenarkan bahwa tanah Desa Pakel memang tidak disebut dalam dua Sertifikat HGU PT Bumi Sari.

 

Namun, setahu mereka, sejak puluhan tahun lalu, wilayah perkebunan PT Bumi Sari, adalah lokasi yang selama ini dikelola. Termasuk dua dusun yang masuk wilayah administrasi Desa Pakel, sesuai SK Bupati Banyuwangi tahun 2015. Yakni Dusun Sadang dan Taman Glugo.

 

“Saya bekerja sejak tahun 1983, ya batas perkebunan PT Bumi Sari itu diterminal Pakel itu,” ucapnya. (*)



Sebarkan :

Ikuti diskusi dan kirim pendapat anda melalui form di bawah ini.



SELASA, 28 SEPTEMBER 2021