SELASA, 28 SEPTEMBER 2021

Direktur PT BSI Tandatangani MOU CSR Bersama Bupati Anas

Mediabanyuwangi.com – PT Bumi Suksesindo (BSI) menandatangani nota kesepahaman penyaluran Corporate Social Responshibility (CSR) dengan Pemda Banyuwangi. Penandatanganan ini digelar di Pendopo Sabha Swagata Blambangan Banyuwangi, Kamis (12/4/2018) siang, disaksikan walikota Serang - Banten dan walikota Bukit Tinggi – Sumbar, serta Bupati Hulu Sungai Selatan – Kalimantan Selatan.  


Pihak perusahaan tambang emas di Gunung Tumpang Pitu, Desa Sumberangung, Kecamatan Pesanggaran dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) diwakili Direktur PT BSI, Cahyono Seto. Nilai CSR yang akan disalurkan tahun ini mencapai 6-7 miliar rupiah. Angka itu meningkat dari tahun 2017 yang menyalurkan dana serupa senilai Rp 4 miliar.  



“Sebenarnya CSR sudah lama kita berikan kepada masyarakat Pesanggaran. Tapi sekarang kita tuangkan dalam payung hukum melalui MoU. Tahun ini akan meningkat lagi terutama di sektor-sektor potensi masyakarat di sekitar Tumpang Pitu,” ujarnya usai penandatanganan nota kesepahaman.   Dana itu selanjutnya akan disalurkan untuk peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan. Khusus pertanian pihak BSI telah menggandeng SRI. Dari awal percontohan padi SRI yang hanya 1 hektar, kini telah meningkat menjadi 15 hektar.  


“Selain padi, CSR kami juga menyasar peningkatan komoditas buah naga serta jeruk. Hasilnya dapat dilihat di beberapa lokasi pertanian yang didampingi PT BSI. Kami berterima kasih kepada Pemda Banyuwangi karena didukung. CSR itu akan punya dampak baik bagi warga,” tukas pengganti Kang Arif.   Kini, PT BSI telah menjalani fase produksi. Dan Pemkab Banyuwangi memiliki 229 juta lembar saham dengan nominal Rp 480 miliar. Golden share sengaja diberikan kepada Pemda Banyuwangi supaya warga menikmati hasilnya.



“Ketika BSI membagikan deviden ada hak bagi Pemda Banyuwangi. Ini merupakan golden share tanpa menyertakan modal. Dulu nilainya Rp 20 miliar sekarang Rp 480 miliar. Tahun ini belum ada deviden karena masih ada biaya yang ditanggung. Kemungkinan tahun depan baru ada,” tambah Cahyono Seto.  


Bupati Abdullah Azwar Anas menyebut PT BSI merupakan perusahaan tambang pertama di Indonesia yang memasukkan pemerintah daerah sebagai pemegang saham dalam induk perusahaan atau holding. Negosiasi itu berjalan alot selama kurang lebih dua tahun.  “Kami tidak ingin seperti daerah lain yang mememiliki saham di pertambangan tapi banyak yang terdelusi. Nilai sahamnya terus menurun sehingga tak dapat dinikmati,” paparnya.  


Untuk deviden yang nanti diperoleh tidak akan dimasukkan ke dalam BUMD. Alasannya, kata Anas, karena BUMD tempat tim sukses sehingga ganti bupati akan ganti pengelolanya. Nanti deviden yang diperoleh pemerintah dari PT BSI akan dimasukkan dalam buku besar, yakni APBD.   “Anggaran APBD tidak gisa dicairkan semaunya tanpa persetujuan DPR.  Sehingga pendapatan dari tambang benar-benar dirasakan untuk kesejahteraan rakyat. Aset daerah rata-rata terdelusi jika masuk BUMD. Selain soal deviden, kita juga minta PT BSI segera menyelesaikan soal jalan,” pungkasnya.(*)



Sebarkan :

Ikuti diskusi dan kirim pendapat anda melalui form di bawah ini.



SELASA, 28 SEPTEMBER 2021